SBS HMS Pemimpin Cerdas: Pemkab Malaka dan Bank NTT Cegah Jeratan OPD dari Rentenir

RaebesiNews.com – Di tengah debur ombak Pantai Motadikin yang membelai lembut pesisir Malaka, suara seorang pemimpin menggema, membelah angin April yang malas. Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH  atau yang akrab disapa SBS tak bisa menyembunyikan geramnya.

“Bikin malu pemerintah saja. Uang pemerintah ada 900 miliar di bank, kok pergi pinjam di rentenir?” katanya lantang, dalam sebuah pelantikan kepala desa. Kalimat itu menggantung di udara, setajam tamparan di wajah kebiasaan lama yang memalukan.

Sudah lama, menurutnya, beberapa pimpinan OPD terbiasa meminjam uang ke rentenir demi menutup keperluan dinas. 

Baca Juga: Wabup Malaka Tinjau Stadion Raihenek, Dorong Renovasi Lewat Kementerian PUPR

Namun SBS tak berhenti pada makian. Ia tahu, marah saja tak akan menghapus jejak kaki para pejabat ke pintu rentenir. Maka ia berbuat lebih dari sekadar mengutuk. Ia bergerak.

Kartu Kredit Pemerintah: Jalan Baru yang Terbuka

Kamis, 8 Mei 2025, sebuah kesepakatan lahir di meja panjang antara Pemerintah Kabupaten Malaka dan Bank NTT. Tinta basah menandai dimulainya era baru: Kartu Kredit Indonesia resmi hadir untuk membantu operasional OPD dari pembelian barang dan jasa, hingga perjalanan dinas.

Baca Juga: Kerja Sama Pemkab Malaka dengan Bank NTT Dukung Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah

“Ini bagian dari digitalisasi pemerintahan. Bank NTT adalah mitra utama kami,” ungkap Yorry R.M. Blegur, Kepala Bank NTT Cabang Betun, usai penandatanganan. Ia bicara dengan tenang, namun langkah ini punya gaung besar: menuju transaksi yang aman, efisien, dan bebas dari cengkeram bunga mencekik.

Dari sisi Pemda, Aloysius Werang Kepala BPKPD Malaka menyebut kerja sama ini sebagai lompatan inovasi. “Ke depan, semua transaksi keuangan daerah akan berbasis non-tunai. Lebih akuntabel, lebih modern,” ujarnya.

Baca Juga: Mereka Baru Lahir 20 Februari 2025: Sindiran Bupati Malaka Dijawab Pedas Warga

Kini, tiga OPD tengah menjadi proyek percontohan. Mereka memegang kartu sakti itu, dan sedang mengujinya dalam aktivitas harian. Jika sukses, seluruh OPD akan menyusul. Tidak ada lagi alasan tergesa meminjam di luar jalur resmi. Tidak ada lagi alasan malu.

Dari Geram ke Gerakan

Amarah SBS bukanlah kemarahan yang kosong. Ia adalah amarah yang menggerakkan. Di balik nada tinggi dan teguran pedas, ada kehendak kuat untuk memperbaiki sistem — agar birokrasi tidak hanya berjalan, tapi berlari.

Ia mengingatkan para kepala OPD: uang memang ada, tapi tak bisa sekadar diambil begitu saja. Ada prosedur, ada sistem. Jika mendesak, datanglah ke Bupati. Bicara. Ada jalur resmi — termasuk kartu kredit pemerintah — yang siap digunakan sesuai koridor.

Baca Juga: Bupati Malaka Dukung Aksi Mahasiswa yang Membangun, Soroti Tantangan Kemiskinan dan Program Pembangunan Daerah

“Belajar ilmu manajemen,” tegasnya. “Jangan karena tak tahu prosedur, lalu lari ke rentenir. Ini bukan sekadar soal uang, ini soal martabat pemerintah.”

Dan di tanah Malaka yang hangat dan subur, sistem pun mulai berubah. Dari kebiasaan usang menuju tata kelola yang lebih rapi. Dari kebingungan menuju literasi. Dari rasa malu menuju harga diri birokrasi.

Bupati boleh marah. Tapi yang lebih penting, ia memilih bertindak.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.