RaebesiNews.com – Hingga 21 September 2025, Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah berhasil mengolah 541,95 hektar lahan kering rakyat dengan menggunakan traktor besar (TR4).
Program ini digerakkan langsung oleh Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS), dengan satu pesan tegas: semua gratis untuk rakyat.
Program ini hadir sebagai wujud nyata keberpihakan Pemda Malaka kepada masyarakat desa.
“Rakyat tidak perlu bayar sepeser pun. Pemerintah sudah siapkan alat dan tenaga, tugas rakyat hanya tanam dan rawat kebunnya,” demikian pesan SBS dan HMS yang terus disampaikan melalui para camat dan kepala desa, Senin (22/09/2025).
27 Traktor Bekerja Serentak
Dalam laporan harian per 21 September 2025 yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Laurens Bere, SP, M.Si, tercatat sebanyak 27 unit traktor beroperasi di berbagai kecamatan, mulai dari Wewiku, Malaka Barat, Rinhat, hingga Malaka Tengah.
Di Kecamatan Malaka Barat misalnya, lahan seluas 107,78 hektar sudah digarap, sementara di Kecamatan Wewiku 79,70 hektar tanah rakyat siap ditanami. Secara total, program ini sudah menjangkau 12 kecamatan di seluruh Kabupaten Malaka.
Bupati-Wakil Bupati: Rakyat Harus Tanam dan Rawat
SBS dan HMS menegaskan, pengolahan lahan hanyalah awal dari sebuah proses besar. Yang lebih penting adalah tindak lanjut dari rakyat desa sendiri.
“Setelah tanah dipacul pemerintah, jangan dibiarkan kosong. Tanamilah dengan jagung, ubi, pisang, sayur, atau tanaman lain yang bermanfaat. Rawatlah tanaman itu supaya berbuah dan bisa jadi sumber pangan,” pesan SBS dan HMS.
Harapan pemerintah jelas: rakyat Malaka tidak boleh kelaparan di tanah yang subur. Dengan kebun yang terolah baik, desa-desa di Malaka akan menjadi lumbung pangan yang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa memberi nilai ekonomi lebih.
Kepala Desa Diminta Kawal Ketat
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, SBS-HMS juga meminta semua kepala desa dan aparat desa memberi perhatian penuh. Mereka diminta mengawal agar lahan yang sudah dipacul benar-benar ditanami dan tidak dibiarkan terlantar.
“Program ini adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah. Karena itu rakyat harus jaga, tanam, dan rawat. Kalau rakyat sejahtera, maka pemerintah pun berhasil,” tegas Bupati SBS.
Menuju Malaka Tanpa Kelaparan
Langkah nyata Pemda Malaka ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir di tengah rakyat dengan cara sederhana tapi berdampak besar: memberi rakyat tanah yang siap tanam secara gratis.
Kini, tanggung jawab berikutnya ada di tangan masyarakat desa. Dengan semangat gotong royong, rakyat Malaka diyakini mampu menjadikan tanah yang sudah digarap menjadi kebun yang menghasilkan pangan berlimpah, menuju Malaka yang sejahtera dan bebas dari kelaparan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.











