RaebesiNews.com – Di tanah Timor, sebelum kata-kata diucapkan dan sebelum tangan bersalaman, sesloki sopi lebih dulu disuguhkan. Di balik beningnya cairan itu, tersimpan makna yang jauh lebih dalam dari sekadar minuman: penghormatan, penerimaan, dan pengikat persaudaraan.
Itulah sebabnya, ketika sejumlah media daring baru-baru ini menggulirkan isu soal Wakil Bupati Malaka yang disebut meminum sopi bersama beberapa pejabat, banyak masyarakat adat justru mengernyitkan dahi. Ada yang ganjil dari tudingan tersebut, terutama karena narasinya dibangun tanpa pemahaman tentang konteks budaya orang Timor.
Media-media itu mengesankan bahwa tindakan minum sopi adalah pelanggaran etika berat, apalagi disebut dilakukan di jam kantor dan saat mengenakan pakaian dinas. Tapi faktanya, peristiwa itu terjadi usai sidang paripurna di DPRD, di rumah pribadi Wakil Bupati, dan hanya berupa suguhan simbolik, bukan pesta mabuk-mabukan seperti yang dibayangkan.
Sopi: Bahasa Diam Orang Timor
Bagi orang Timor, sopi adalah bagian dari adat. Ia hadir dalam hampir semua momentum penting: menyambut tamu, merundingkan damai, menikahkan anak, atau bahkan mengantar orang mati. Di saat lidah kaku oleh amarah atau malu, sesloki sopi bisa jadi jembatan yang melumerkan beku.
Itulah sebabnya, minum sopi tidak bisa disamakan dengan pesta miras dalam konteks urban. Ia bukan bentuk pelampiasan, tetapi simbol budaya yang mengikat hati dalam suasana kekeluargaan.
“Sumur Yakob” di Rumah Wakil Bupati
Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, justru memberi warna tersendiri dalam praktik budaya ini. Ia menyebut sopi di rumahnya sebagai “Sumur Yakob” istilah khas yang mengandung makna dalam. Sumur Yakob, dalam cerita lama, adalah sumber air yang tak pernah kering; menjadi lambang kebaikan, persaudaraan, dan keramahtamahan yang abadi.
“Sumur Yakob selalu ada dan tidak pernah kering,” ujarnya sambil tertawa ringan. Bukan kesombongan, tetapi lelucon khas orang kampung yang terbuka dan hangat. Semua orang yang datang ke rumahnya, warga biasa, tokoh adat, atau sesama pejabat, disambut dengan cara yang sama: secangkir kopi, sepiring pinang, dan sesloki sopi.
Tafsir Keliru dan Tuduhan Tak Berdasar
Menyesalkan bahwa momen sederhana penuh keakraban itu kini dijadikan bahan serangan politik dan moral. Seolah-olah minum sopi adalah kejahatan besar, padahal di Timor, itu adalah tanda hormat yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.
Yang bermasalah bukan sopinya, tapi jika seseorang minum berlebihan hingga mabuk, merusak, atau membuat onar. Tapi itu jelas bukan yang terjadi di sini. Yang terjadi hanyalah kebersamaan singkat setelah bekerja, dalam suasana santai, dan dalam batas kewajaran.
Budaya Bukan untuk Dipermalukan
Kita hidup di tanah yang punya sejarah panjang. Di tanah ini, budaya bukan sekadar ornamen pesta. Budaya adalah tulang punggung identitas. Dan sopi dalam konteks Timor adalah bagian dari itu. Ia punya posisi sosial yang dihormati, sebagaimana sirih-pinang atau tenunan tradisional.
Maka, menuding minum sopi sebagai bentuk tak beretika tanpa memahami konteksnya, sama saja seperti mencemooh adat sendiri. Kita sedang kehilangan rasa hormat terhadap akar kita sendiri jika budaya dilihat hanya dengan kacamata hukum formalistik.
Dari Sumur, Mengalirkan Damai
“Sumur Yakob” itu bukan hanya istilah guyon. Ia adalah metafora tentang bagaimana seorang pemimpin menjaga warisan leluhur. Wakil Bupati Malaka bukan sedang mabuk, ia sedang menjaga tradisi. Ia sedang menyambut, merangkul, dan mengikat persaudaraan dengan cara yang paling sederhana dan paling tulus menurut adat Timor.
Karena di negeri ini, sopi adalah bahasa damai. Dan seperti kata orang tua: siapa yang minum dalam damai, hatinya pasti bersih.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
