Jejak Politik di Balik PPPK Siluman: BKPSDM Malaka Bongkar Dugaan Manipulasi Pascapilkada

RAEBESINEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi mengeluarkan surat edaran bernomor BKPSDM.870/328/V/2025 tentang Pemeriksaan Administrasi bagi Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan II Tahun 2024.

Edaran ini menginstruksikan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK.

Baca Juga: Bupati Malaka Terbitkan Surat Edaran Pemeriksaan Administrasi Bagi Peserta PPPK Tahap I dan II Tahun 2024

Langkah ini diambil setelah BKPSDM menerima banyak laporan dari masyarakat, khususnya para guru honorer, terkait dugaan adanya peserta “PPPK siluman” yakni individu yang tidak pernah mengajar di sekolah tetapi dinyatakan lulus seleksi, terutama di bidang pendidikan.

Dapodik: Senjata Ganda yang Berbalik Menjadi Bumerang

“Kami menerima laporan dari lapangan bahwa ada peserta yang lolos karena aktif di Dapodik, padahal tidak pernah mengajar. Sementara guru yang betul-betul hadir setiap hari di ruang kelas justru gagal karena tidak tercatat secara administratif,” ungkap Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Malaka, Oliva Bria Seran, Selasa (21/5/2025).

Baca Juga: Tenaga Honorer Tak Perlu Cemas, Pemerintah Jamin Pengangkatan PPPK Paling Lambat Oktober

Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang semula dimaksudkan sebagai instrumen akuntabel untuk pemetaan pendidikan, justru menjadi celah yang rawan manipulasi. Dalam praktiknya, data dapat dimasukkan tanpa kehadiran fisik, dan inilah yang kini mencuat sebagai persoalan serius.

Investigasi Media: Nama Tercantum, Tapi Jejak Mengajar Kosong

Penelusuran media ini di sejumlah wilayah pendidikan Kabupaten Malaka menemukan kejanggalan yang mencolok. Beberapa nama peserta yang dinyatakan lulus ternyata tidak pernah terlihat mengajar, meski tercatat aktif dalam sistem Dapodik selama lebih dari dua tahun terakhir.

Baca Juga: Bupati Malaka Tegas Soal Dugaan Data Fiktif PPPK: “Kalau Ketahuan, Itu Pidana”

Seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 12 tahun mengaku kecewa.

“Kami kerja dari pagi sampai sore, tapi kami tidak lolos. Sementara yang tidak pernah ada di sekolah bisa lulus hanya karena data mereka ‘rapi’. Ini sangat tidak adil,” ujarnya dengan nada getir.

Aroma Politik: Dugaan Manipulasi untuk Kepentingan Pilkada

Temuan ini semakin rumit karena muncul dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam proses manipulasi data Dapodik. Sejumlah sumber di lingkungan sekolah dan birokrasi menyebut bahwa data beberapa peserta “siluman” sengaja dimasukkan menjelang Pilkada terakhir.

“Banyak nama muncul tiba-tiba di Dapodik menjelang pemilihan. Mereka tidak pernah mengajar, tapi punya koneksi. Kita curiga ini bagian dari strategi balas budi atau mobilisasi dukungan politik,” ungkap seorang pejabat sekolah yang enggan disebut namanya.

Baca Juga: Nilai Tinggi Tak Menjamin Lolos! Ini Fakta Seleksi PPPK Tahap 2 yang Wajib Diketahui Honorer

Seorang operator sekolah bahkan mengaku pernah ditawari uang agar mencantumkan nama seseorang ke dalam sistem Dapodik.

“Saya tolak, karena saya tahu itu melanggar hukum. Tapi tidak semua bisa menolak kalau ada tekanan politik di belakangnya,” ujarnya.

Verifikasi Ulang: Momentum Pembersihan atau Formalitas?

BKPSDM memastikan bahwa jadwal verifikasi ulang akan diumumkan dalam waktu dekat. Proses ini akan melibatkan peninjauan langsung ke sekolah asal peserta, serta penggalian informasi dari kepala sekolah dan pengawas pendidikan.

“Kami akan telusuri rekam jejak pengabdian mereka. Kalau terbukti fiktif, kami tidak segan membatalkan kelulusan,” tegas Oliva Bria Seran.

Baca Juga: Rp 2,3 Triliun untuk 100 Sekolah Rakyat: Ambisi Gus Ipul yang Masih Butuh Restu DPR

Namun demikian, publik menanti lebih dari sekadar janji. Verifikasi ini diharapkan bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi benar-benar menjadi momentum pembersihan sistem dari praktik manipulatif yang mencederai keadilan.

Kasus PPPK siluman di Malaka mencerminkan krisis etika dalam rekrutmen tenaga pendidik. Jika benar keterlibatan politik mengatur jalur kelulusan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib ribuan guru honorer, tetapi masa depan pendidikan di daerah ini.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.